Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam

Abstract

Penghancuran Fasilitas Umum merupakan kejahatan penghancuran terhadap fasilitas milik umum (masyarakat) Kejahatan tersebut dilakukan dengan maksud agar sarana dan prasarana dari suati negara yang konflik tersebut hilang. Kejahatan ini berdimensi internasional, dalam hukum pidana internasional sanksi bagi pelakunya telah diatur dengan tegas di antaranya termuat dalam konferensi Jenewa 1949, Statuta Roma 1998 dan Den Haag 1907. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan hukum yang pasti tentang Penghancuran Fasilitas Umum tersebut. Karena Penghancuran Fasilitas Umum ini merupakan dimensi kejahatan baru, kemudian melihat bagaimana eksistensi Pandangan Hukum Pidana Islam Bagi Pelaku Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik. Kemudian dari pada itu, sanksi yang pelaku terima ketika pelaku melakukan Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik yang mengakibatkan peperangan. Sehingga penulis melakukan analisa (library research) dan melakukan proses penganalisaan data dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat kualitatif. Kemudian menggunakan teori saling menlengkapi (at-Tadakhul) dengan tujuan menemukan kesimpulan daripandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku ini. Bahwa pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku ini sama halnya dengan gabungan jarimah karena dalam hal ini yang mengakibatkan peperangan terkandung kejahatan lain yang dapat mengilangkan peradaban. Sanksi untuk pelaku kejahatan ini tidak dapat di klasifikasikan dalam jarimah qishash dan hudud. Maka bagi pelaku ini dapat digolongkan jarimah ta’zir dengan sanksi pidana mati.