PEMBATASAN HAK EX OFFICIO HAKIM TEHADAP HADHANAH (STUDI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 DAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Abstract

Penelitian ini membahas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama yang melarang hakim menggunakan hak ex officio bahkan menyatakan ultra petita terhadap penjaminan hadhanah jika para pihak tidak memohon atau menggugatnya. Tulisan ini menjawab pertanyaan mengapa SEMA membatasi hak ex officio hakim dan apakah pembatasan hak ex officio tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak? Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis yang berbentuk penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatasi hak ex officio hakim supaya putusan hakim konsisten dan tidak berbeda-beda dalam menangani perkara yang sama. Selanjutnya, pembatasan hak ex officio tidak sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak. Posisi itu membuat kedua SEMA bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atas kedua SEMA tersebut. masyarakat yang belum mumpuni baik secara ekonomi, mental dan pemahaman hukumnya. Idealnya Mahkamah Agung harus memberikan hak ex officio pada hakim supaya hak anak terlindungi