Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Ditinggian Janjang Di Minangkabau

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan sanksi adat yang tegas terhadap suatu pelanggaran yang menyinggung salah satu norma yang terdapat dalam undang-undang nan duo puluah. Sanksi adat ini dijatuhkan kepada seorang yang memakai gelar adat dan kaumnya dengan cara ditinggaan sapanjang adat oleh nagari dan berlaku turun temurun. Melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat ini, penulis tertarik menelitinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi adat ditinggian janjang dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menganalisis data tersebut melalui interpretasi kualitatif, diolah dan dianalisis melalui proses, yaitu tahapan editing dengan memeriksa kejelasan dan relevansi, keragaman satuan data. Tahapan penyederhanaan yaitu mengklarifikasikan data yang didapat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat ditinggian janjang termasuk dalam adat salingka nagari. Sanksi adat ini merupakan bentuk sanksi administratif adat terhadap suatu kaum karena pemimpin kaum yang bersifat bana ndak amuah sampai, paham ndak amuah saukua, utang ndak amuah mambayia, piutang ndak amuah manarimo, balari ndak ragu dikaja. Karena pelaksanaan dan penetapannya tidak ada bersinggungan dengan syara’, maka saksi ini termasuk ke dalam ‘urf shahih.