KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN

Sari

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Penelitian ini membahas tentang salah satu putusan hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang memutus perkara perdata secara ex-officio yaitu memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Sebab salah satu pihak yang berperkara memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan hakim dalam menerapkan kewenangan ex-officio terkhusus pada pertambahan nilai nafkah anak pada amar putusan ditinjau dari hukum acara perdata dan asas ex aequo et bono. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, majelis hakim memutus secara ex-officio berpedoman SEMA No. 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 jo Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR tentang asas ultra petita. Bahwasannya ketentuan khusus lebih dahulu diberlakukan daripada ketentuan umum atau lex specialis derogate legi generali. Kedua, ditinjau dari asas ex aequo et bono tindakan majelis hakim memutus secara ex-officio dalam perkara ini, sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas tersebut bahwasannya hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang, dalam hal ini untuk melindungi anak pasca perceraian.