Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut’ah Dan Madhiyah

Abstract

Putusan-putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang memberikan nafkah iddah, mut’ah dan madhiyah dalam perkara cerai gugat kepada penggugat sebagai isteri hal ini sejalan dengan SEMA No 3 tahun 2018. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pembayaran nafkah iddah, uang mut’ah dan nafkah madhiyah dalam perkara perceraian gugat dan Bagaimana pemberian nafkah iddah dan mut’ah serta madhiyah pasca cerai gugat pada putusan di Pengadilan Agama Padang. Metode dalam penelitian ini adalah metode normatif analis (normative legal research) dengan menganalisis beberapa putusan Pengadilan Agama Padang kelas 1A yang ditelaah berdasarkan buku-buku di perpustakaan, kitab-kitab mengenai perkawinan, buku-buku perkawinan dalam Islam dan perkawinan Islam di Indonesia sebagai produk para ulama maupun sarjana yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Hasil penelitian ini adalah Pertama, Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Padang dalam memberikan hak nafkah pasca perceraian mengacu kepada beberapa aturan yaitu Pasal 30 Ayat 3 PERMA No 1 tahun 2016, Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 dan 3, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2, 4, dan 5, PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan sejalan dengan SEMA No 3 tahun 2018 pada rumusan kamar agama poin hukum keluarga nomor 3. Kedua, ada 2 macam bentuk penegasan hakim dalam pemberian nafkah pasca perceraian yaitu pembayaran sebelum pelaksanaan ikrar talak dan penahanan akta perceraian.