Kinerja Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan TP4D Kejaksaan Negeri Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Abstract

olitik hukum disini dimaknai dalam pembahasan politik hukum (politic of law)

berkaitan dengan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah di bidang

pembangunan hukum (Legal Policy). Politik hukum dilaksanakan melalui proses

legislasi yang teratur dan berkesinambungan. Hal ini menempatkan politik hukum

sebagai pemegang kendali penting terkelolanya sebuah pemerintahan yang baik untuk

terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama. Tugas dan

fungsi bagian Datun pada Kejaksaan Negeri serta Keputusan Jaksa Agung Republik

Indonesia Nomor 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan  Tim pengawal dan

Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan adalah politik hukum dari pemerintah

guna mengurangi angka tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya dan para

pejabat Negara pusat dan daerah pada khususnya.