Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat

Abstract

Hak atas bantuan hukum merupakan hak azazi setiap orang dan cara seseorang untuk memperoleh keadilan. Jika orang yang mampu menghadapi permasalahan hukum, mereka bisa membayar jasa pengacara/advokat. Namun jika si miskin mengalami permasalahan hukum maka mereka dapat juga dibela secara pro bono public. Pembelaan secara pro bono public dapat dilakukan langsung oleh advokat, lembaga bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum. Penyediaan bantuan hukum bagi si miskin telah dimulai sejak abad ke 19 tapi hanya terbatas pada derma dan pembelaan pro bono dalam pengadilan. Dalam ketentuan UUD 1945 persoalan bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Dalam ketentuan UUD 1945 dimuat adanya prinsip-prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Secara khusus, bantuan hukum di Indonesia sebagai tanggung jawab negara diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya UU No. 16 tahun 2011 merupakan harapan baru bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan (acces to justice). Namun dengan keberadaan UU No. 16 Tahun 2011, tidak menghilangkan tanggung jawab profesi advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang. Untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terutama Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), beberapa Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Bantuan Hukum.