Strategi Ormas Islam Dalam Menyikapi Formalisasi Perda Syariat di Sumatera Barat

Abstract

Diskursus formalisasi syariat, meskipun telah lama berlaku, nyatanya belum menemui kata selesai. Sumatera Barat, sebagai salah satu wilayah yang mempertahankan formalisasi syariat, tidak hanya para pemimpin politiknya, sebagai aktor yang dilihat banyak peneliti sebagai pendulang keuntungan dari formalisasi, tetapi juga para Ormas Islamnya. Sayangnya, sikap para aktor yang disebutkan terakhir ini, tidak banyak dicermati dalam penelitian tentang formalisasi. Padahal merekalah kelompok yang memiliki kompetensi dalam menafsirkan makna syariat, yang digunakan dalam formalisasi. Penelitian ini akan fokus mengaji pandangan para Ormas Islam dalam menyikapi formalisasi syariat di provinsi yang juga dikenal dengan daerah kebudayaan Minangkabau tersebut. Dalam mengaji sikap para Ormas Islam, penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan. Para ulama dari berbagai latar belakang organisasi keagamaan diwawancarai secara mendalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dalam kerangka strategis Bourdieu. Demikian dilakukan untuk mendapatkan pola, berikut alasan, dan kondisi yang mendasari sikap para ulama Ormas Islam. Penelitian ini pun menemukan, meskipun formalisasi erat kaitannya dengan terminologi syariat, para ulama tidak melihatnya semata-mata sebagai pengejawantahan amanat syariat. Ini diamini oleh para ulama, baik yang menolak maupun yang mendukung formalisasi. Meskipun kontennya diakui tidak benar-benar sepenuhnya sesuai dengan interpretasi syariat, hampir seluruh ulama tetap mendukung formalisasi. Formalisasi syariah dipandang cukup untuk mendamaikan kehendak menghadirkan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sebagai praktik konvergentif, sikap para ulama tersebut bersifat temporal. Dalam temporalitas itu, penerimaan atas formalisasi syariat juga bentuk improvisasi para ulama demi terus mempertahanakan kompetensinya dalam stuktur sosial Sumatera Barat, dan dalam kontestasi diskursus ABS-SBK yang terus berlanjut.