Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2024 Perpektif Hukum dan Politik

Abstract

Artikel ini membahas terkait kekosangan jabatan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2024 yang dilihat secara sisi hukum dan politik. Kekosongan jabatan yang terjadi karena majunya Mahyeldi Ansharullah dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Pasal 176 UU No.10 Tahun 2016 Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur secara jelas batasan waktu dalam pengisian kekosongan jabatan. Artikel ini mengulas kentruksi hukum dalam pengisian jabatan Wakil Walikota. Selain itu, artikel ini juga membahas dinamika politik yang terjadi antara dua partai koalisi PKS dan PAN dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Dengan menggunakan pendekatan penelitian gabungan yang mengkaji secara empiris bukti dilapangan dan normatif secara norma hukum sehingga dapat meperjelas terkait penyelesaian atau titik kesepakatan antara dua partai pengusung PKS dan PAN dalam pengisian jabatan Wakil walikota padang Periode 2019-2024. Berdasarkan hasil temuan yang telah peneliti lakukan bahwasanya terdapat kekosongan hukum dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Hal ini ditunjukkan sebagaimana kontruksi dari hukum yang mengatur terkait pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kekosongan yang terjadi pada hari ini dikarenakan dua hal yaitu: 1. Tidak adanya batasan waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah. 2. Ketidakjelasan terkait masa jabatan, awal dan akhir dari sebuah jabatan. Ketidakjelasan dalam aturan yang ada membuat konsep negara hukum yang dimaksud memberikan dampak pada ketidakjelasan dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah. Ketidakjelasan dalam Batasan waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah seperti yang terjadi pada Wakil Walikota Padang mengakibatkan kekosongan pada sebuah aturan hukum. Kekosongan pada sebuah aturan hukum yang terjadi mengakibatkan adanya penyalahagunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Hal yang demikian yang dimanfaatkan oleh para partai politik. Dalam hal pengisian sebuah jabatan dalam pemerintahan tentunya ada dinamika yang terjadi dalam pengisian sebuah jabatan intansi pemerintahan, seperti yang terjadi dalam pengisian jabatan wakil walikota padang.Titik temu yang belum menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak partai membuat pro dan kontra dalam aspek hukum dan aspek politik. Tarik ulur dalam aspek hukum dan politik membuat persiteruan yang hebat antara kedua partai koalisi. Aturan yang umum merupakan salah satu penyebab tidak jelasnya batasan waktu pengisian dalam masa jabatan.Dinamika politik sebagaimana yang penulis paparkan bahwasanya dinamika politik yang terjadi adalah kekuasaan masing-masing partai dan juga tidak selesainya dinamika dalam internal partai. Hal itu diperparah oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Padang, pasalnya tidak ditemukan dorongan dari anggota partai politik tersebut terhadap dua partai yang berkoalisi untuk mempercepat dilakukannya pengisian jabatan Wakil Walikota Padang.