Menakar Hukum Darurat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Yang Telah Disetujui Menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

Abstract

Dalam praktek ketatanegaraan tidak jarang kita temui adanya keadaan tertentu yang menyebabkan situasi menjadi genting dan tidak normal, keadaan genting dan memaksa tersebut menyebabkan segala mekanisme bernegara tidak dapat berjalan seperti  dalam keadaan normal.Dalam hal ini, Perpu adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan saat Negara membutuhkan secara cepat sebuah peraturan yang belum dimuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Perpu adalah jalan pintas bagi sebuah Negara untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada, perpu sebagai produk undang-undang darurat yang paling demokratis, sebagaimana peraturan ini bisa dibentuk dengan jangka waktu yang cukup singkat dan cepat tanpa melalui proses panjang sebagaimana halnya proses legislasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini adalah penelitian perundang-undangan/statutory approach dengan pendekatan kepustakaan library research dengan menggunakan analisis beberapa teori dari beberapa ahli yaitu ;Giorgio Agamben merupakan filsuf Italia yang memberikan pandangan berkaitan dengan State of exception/pengecualian yang dapat diterima dalam keadaan tertentu yang dianggap darurat.Selain itu dalam hukum Islam juga ditemukan kaidah dharar at-tubiih yang dipelopori oleh cendekiawan Muslim Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi yang mana membolehkan melanggar aturan yang berlaku jika berada dalam keadaan darurat.Hasil penelitian menunjukkan dalam hal ini khususnya perpu No.2 Tahun 2023 menjadi UU No.6 Tahun 2023 dalam prosedurnya tidak memenuhi unsur darurat dan ihwal kegentingan memaksa, dan dapat dinyatakan batal demi hukum.