Transparansi Pelayanan Publik dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Relevansinya dengan Hukum Islam: Studi Kasus Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman

Abstract

Kegiatan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan ketentuan administratif yang ditawarkan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap transparansi pelayanan publik di Nagari Tapakis dan terbatasnya informasi yang tersedia bagi masyarakat. Menurut Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 4 ayat 8 UU No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik harus transparan. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana transparansi pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 diimplementasikan di Nagari Tapakis? (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat transparansi pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009? (3) Bagaimana perbandingan pelayanan publik dengan prinsip-prinsip Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya penelitian lapangan (field research), yaitu mengumpulkan data secara langsung dari fenomena yang terjadi secara alamiah di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Temuan menunjukkan bahwa meskipun transparansi pelayanan publik telah diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2009, implementasinya masih belum efektif karena beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut termasuk keterbatasan kemajuan teknologi, rendahnya rasa ingin tahu masyarakat, masalah jaringan, dan tantangan komunikasi melalui para pemimpin lokal (wali korong). Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi layanan publik, seperti mengumumkan informasi di tempat umum, sosialisasi melalui wali korong, berbagi informasi melalui grup WhatsApp, situs web Nagari Tapakis, dan memungkinkan kunjungan langsung ke kantor Wali Nagari untuk mengakses informasi. Selain itu, aplikasi Ducapil juga mendukung upaya-upaya tersebut. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam Hukum Islam selaras dengan konsep transparansi dalam pelayanan publik, sehingga memperkuat relevansi dari upaya-upaya ini. Studi ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat transparansi dan efektivitas pelayanan publik di Nagari Tapakis.