Keadilan Gender dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA : Analisis Hukum Tata Negara dan Hak Konstitusional Perempuan

Abstract

Keadilan gender merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menuntut pengakuan dan perlindungan setara bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini telah dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi diskriminasi struktural, stereotip sosial, dan keterbatasan akses terhadap hak-hak reproduksi di tempat kerja, seperti cuti melahirkan, ruang laktasi, dan fleksibilitas kerja. Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum tata negara dan hak asasi manusia untuk menganalisis efektivitas UU KIA dalam mewujudkan keadilan gender di dunia kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU KIA merepresentasikan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam menjalankan prinsip negara hukum dan menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional perempuan. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi, seperti lemahnya pengawasan dan resistensi dunia usaha, perlu segera diatasi agar regulasi ini benar-benar dapat menghapus diskriminasi gender dan memperkuat perlindungan hukum yang substantif bagi perempuan pekerja. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, kebijakan publik, dan komitmen kelembagaan untuk mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan setara gender.