Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Abstract

Penerapan hukum cambuk di Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam kerap menjadi perdebatan di tingkat nasional maupun internasional. Di satu sisi, hukum ini dianggap efektif memberikan efek jera bagi pelanggar norma agama dan sosial. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pelaksanaannya dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara upaya penegakan hukum berbasis nilai lokal dengan standar universal HAM dalam bingkai negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji penerapan hukum cambuk di Aceh dalam kaitannya dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif normatif untuk menilai kesesuaian qanun Aceh dengan hukum nasional dan perlindungan HAM. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan hukuman cambuk di Aceh merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang sah secara hukum, sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam sesuai aspirasi masyarakatnya. Melalui Qanun Jinayat, hukuman ini dijalankan dengan prosedur yang mengacu pada keadilan, keselamatan, dan hukum nasional. Namun, penerapannya tetap menimbulkan perdebatan, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Pelaksanaan cambuk di depan umum dinilai sebagian pihak dapat merendahkan martabat manusia, meski dimaksudkan untuk memberi efek jera. Oleh karena itu, penerapan hukum ini perlu terus dikaji secara kritis agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam bingkai NKRI.