Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam

Abstract

Tulisan ini mengkaji pengawasan kekuasaan eksekutif oleh legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan membandingkannya dengan konsep hisbah dalam hukum Islam. Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang diwujudkan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen checks and balances terhadap kekuasaan presiden. Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan pengawasan DPR ke dalam enam bentuk: pengawasan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, kinerja pemerintahan, dan pengangkatan pejabat publik. Di sisi lain, konsep hisbah dalam Islam, yang berakar dari prinsip al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar, menawarkan model pengawasan yang berlandaskan pada keadilan ilahi, prinsip taklif ma la yutaq (menghindari pembebanan berlebihan), dan transparansi. Hisbah secara historis telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan mengalami perkembangan institusional pada masa Dinasti Abbasiyah dan Fatimiyah. Al-Mawardi mendefinisikan hisbah sebagai perintah melakukan ma'ruf dan mencegah munkar, yang dilaksanakan oleh muhtasib sebagai hakim dengan yurisdiksi khusus. Penelitian ini menggunakan metode komparatif yuridis-normatif untuk menganalisis kedua sistem pengawasan tersebut, dengan tujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang dapat memperkuat mekanisme pengawasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.