Pemenuhan Hak Nafkah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Implementasinya di Kalangan Jama’ah

Abstract

Kehidupan keluarga Jama’ah Tabligh sudah menjadi perhatian banyak pihak, dimana mereka pergi meninggalkan istri, keluarga dan tempat tinggalnya untuk melaksanakan

dakwah ke tempat lain. Kegiatan ini dikenal dengan istilah “Khuruj fi Sabilillah”. Tentu saja

kegiatan ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat pada umumnya, yaitu bagaimana pemenuhan hak nafkah bagi istri dan keluarga yang ia tinggalkan? Serta bagaimana cara memenuhi kewajiban sebagai suami dalam membimbing dan menuntun keluarganya? Serta bagaimana kesesuaian pemenuhan hak nafkah Jama’ah Tabligh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pemenuhan hak nafkah dari kalangan Jama’ah Tabligh, dan juga meluruskan pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa Jama’ah Tabligh merupakan ajaran sesat. Jika dilihat dari objeknya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa Jama'ah Tabligh di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan Khuruj fi Sabilillah seorang suami harus terlebih dahulu menyiapkan nafkah untuk istri dan keluarga yang di tinggalkan. Dan juga dalam pelaksanaan Khuruj fi Sabilillah juga harus berdasarkan musyawarah dan atas seizin istri dan keluarganya. Pada sisi lain, ternyata dalam pelaksanaan Khuruj fi Sabilillah di dalam ketentuannya diatur mengenai persayaratan serta beberapa aturan lain sebelum seseorang itu melaksanakan Khuruj fi Sabilillah. Di antaranya dikenal dengan istilah tafaqqud yang dapat diartikan secara ringkas sebagai bekal yang di tinggalkan dan yang akan di bawa Khuruj fi Sabilillah.