Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ayah

Abstract

Hadhanah adalah sebuah cara maupun tindakan dalam pemeliharaan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dalam menjaga dan merawat serta mendidik seorang anak. Artinya orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Hadhanah juga memiliki arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berbentuk pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat terus-menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberian hak hadhanah  kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Muaro Bungo nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Mab? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa analisis pada putusan no 385/Pdt.G/2021/PA.Mab. Sumber data sekunder berupa wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai dan buku-buku, jurnal tentang pemeliharaan anak pasca perceraian serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan analisis dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Mab dapat disimpulkan bahwa : (1)alasan hakim menetapkan hak hadhanah jatuh ketangan ayah, yaitu Ibu berperilaku buruk/tidak baik, anak sudah lebih dekat atau nyaman dengan ayahnya, mempertimbangkan psikis dan fikiran anak jika harus berpisah dari ayahnya. (2)hak hadhanah anak tersebut jatuh kepada ayah hakim  menimbang jika sang anak harus pindah karena hadhanahnya didapatkan oleh ibu, maka anak tersebut harus menyesuaikan lingkungan dan sosial yang baru sehingga akan merusak kenyamanan yang sudah dirasakan oleh si anak dan keadaan tersebut bisa mengganggu psikisnya.Hal ini didasari dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan hal yang sama tentang hak asuh anak yang mana sejalan dengan hadits Ashabus Sunan di dalam tafsirannya Apabila si ibu sering meninggalkannya  untuk pergi kerja dan bapaknnya lebih mampu untuk menjaga dan mengajarkan Al-Qur’an, maka ia lebih berhak untuk mengasuhnya.