Kedudukan Tanah Adat dalam Hukum Tanah Nasional

Abstract

Tata cara perolehan tanah adat sama dengan cara perolehan hak atas tanah yang diatur

dalam UUPA, yaitu dengan pemindahan hak, pelepasan hak, atau pencabutan hak.

Setelah kepemikan tanah adat berpindah sebaiknya pemilik baru tanah adat tersebut

melakukan pendaftaran tanah sehingga dapat memiliki bukti kepemilikan yang sah

atas tanah tersebut dimana ia dapat menggunakan surat jual beli tanah yang disahkan

oleh kepala desa sebagai bukti kepemilikan tanah untuk mendaftarkan tanah adat

tersebut. Tanah adat disebut juga dengan tanah girik. Tanah Girik menjadi sengketa

dikarenakan ada dua pihak yang mengaku menjadi pemilik atas tanah girik tersebut,

yaitu Penggugat dan Tergugat I. Namun, didasarkan pada bukti-bukti yang

disampaikan pada persidangan terbukti bahwa perolehan hak atas Tanah Girik yang

sah adalah jual beli yang dilakukan oleh Peggugat dengan Naer bin Saidan sebagai

penjual dan pemilik tanah girik sebelumnya. Sedangkan perolehan hak yang dilakukan

oleh Tergugat I dari Tergugat II tidak dapat dibenarkan. Sebelum dilepaskan untuk

Tergugat I, Tergugat II dalam hal ini menyatakan memperoleh Tanah girik tersebut

dari jual beli secara lelang. Walaupun tanah tersebut telah disertifikat kan oleh

Tergugat I dengan SHM No. 5/Cicau dan Surat Ukur SHGB No. 181/Cicau.