Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi di Indonesia

Abstract

Kajian ini menjelaskan sinergitas lembaga penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian ini akan menjelaskan bagaimana seharusnya sinergitas aparat penegak hukum diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendominasi satu lembaga penegak hukum dibandingkan kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Dominasi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dominasi tersebut terlihat dari kewenangan KPK dalam mengambil alih penanganan tindak pidana non korupsi yang dilakukan KPK; kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin penyadapan secara tertulis; dan wewenang pengawasan. Maka penelitian ini memberikan tawaran yang sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2019 bagi pemangku kepentingan bahwa kerjasama ketiga lembaga tersebut diperlukan guna tercapainya penegakan hukum dalam proses penanganan korupsi.