Implementasi UUD 1945 Pasal 28 D ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Pemilihan kapala daerah merupakan salah satu proses politik yang dikatakan  sebagai proses yang sangat demokratis, sehingga pemilihan kepala daerah perlu terus diupayakan agar proses demokrasi itu menjadi bagian dalam sistem pemerintahan pada tingkat daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah setelah amandemen UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 membuka peluang munculnya calon kepala daerah melalui jalur independent, yang seterusnya diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016. Tulisan ini akan mengulik terhadap pencalonan dari kepala daerah tana menggunakan partai politik sebagai kendaraannya. Metode penelitian menggunakan analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan), conceptual approach (pendekatan konsep). Temuan dalam tulisan ini bahwa secara keterkaitan setiap aturan tentang pencalonan kepala daerah sudah masif dari beberapa aturan sebelumnya, namun masih ada hak-hak warga negara yang timpang terhadap satu aturan dengan aturan lainnya. Sejatinya Undang-Undang telah memberikan ruang bagi calon perseorangan untuk terlibat dalam Pilkada, tetapi melalui Undang-Undang juuga calon perseorangan dibebani persyaratan yang tidak seimbang dengan persyaratan bagi calon kepala daerah dari partai.