Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah memang terjadi dualisme pengawasan kode etik hakim konstitusi terhadap adanya Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006 tentang judicial review Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 23 Agustus 2006 yang membatalkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang sesuai dengan karakter keilmuan khas berdasarkan telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, analisis bahan hukum bertumpu pada penalaran hukum (legal reasoning), interpretasi hukum (legal interpretation), dan argumentasi hukum (legal argumentation) secara runtut. Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan kesimpulan bahwa pengawasan terhadap hakim dapat dilakukan oleh Dewan Etik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas internal sedangkan dengan dikembalikannya KY sebagai lembaga pengawas eksternal MK dapat menghilang prespektif dualisme di lembaga yudikataif atau yang biasa disebut dengan abuse of power hal ini juga tidak terlepas dari langkah preventif MK demi menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat, serta menjaga perilaku hakim.