Pelanggaran Etika Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dan Implikasinya terhadap Legitimasi Status Gibran Rakabuming-Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024

Abstract

Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) telah mengeluaran putusan terhadap dugaan pelangaran kode etik oleh KPU yang mengutip nama Gibran terkait cacat proses pendaftarannya sebagai calon presiden. Dalam hal ini, KPU mengeluarkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan kode etik penyelenggara pemilu Pasal 11 huruf b Peraturan DKPP 2/2017. Selain itu, secara tidak langsung KPU juga telah melanggar ketentuan hukum yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 angka 1 huruf (d) dan angka 2 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan setiap tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan oleh DPR dan Presiden. Berdasarkan postulat “ethica est supra legem” mengatakan nilai etik lebih tinggi dari pada aturan hukum. Apakah postulat ini dapat mempengaruhi status absah Gibran sebagai Wakil Presiden.Hasil menunjukkan, Meskipun ada postulat hukum yang mengatakan nilai etik lebih tinggi dari pada aturan hukum, Hal itu tidak dapat memengaruhi status Gibran sebagai wakil presiden. Sebab postulat “ethica est supra legem” hanya sebuah adagium hukum yang tidak ditemukan bentuk bakunya dalam sebuah aturan Undang-Undang.Terlebih lagi DKPP sebagai peradilan etik hanya memutuskan pelanggaran etik KPU sebagai penyelenggara pemilu. Bukan terhadap peserta pemilu dalam hal ini Gibran sebagai wakil presiden.