Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang mana pelakunya dijatuhi pidana mati. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 13 orang santriwatinya, hal itu dapat menimbulkan trauma yang mendalam dan menghancurkan masa depan anak. Bentuk penegakan hukum bagi Herry Wirawan adalah dijatuhi pidana mati. Namun Komnas Perlindungan Hak Asasi Manusia sempat memberikan penolakan dan perlindungan HAM pada pidana mati Herry Wirawan karena dinilai hukuman ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk menjawab persoalan demikian, perlu diketahui bagaimana eksistensi pidana mati dalam KUHP baru serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban serta anak dari hasil korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi sama dengan pidana mati dalam KUHP warisan Belanda. Pidana mati di dalam KUHP warisan Belanda dikenal sebagai sanksi pidana pokok dengan urutan pertama, sedangkan pengaturan pidana mati di dalam KUHP baru bukan lagi sebagai jenis pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukam dalam Undang-Undang. Serta pelaku dijatuhi pidana mati membayar restitusi sebesar Rp. 322.923.122,00 dan merampas seluruh harta kekayaan/aset Herry Wirawan untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa dan menikah