Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fikih Siyasah

Abstract

Tulisan ini menganalisis maraknya fenomena pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktifitas jual beli di badan jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki sehingga pengalihfungsian ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan di ruang publik mulai dari gangguan bagi pejalan kaki, masalah kebersihan lingkungan hinga kelancaran lalu lintas. Sejalan dengan ini di Kota Padang telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang dengan jelas menyatakan bahwa PKL mempunyai hak, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Dalam fikih siyasah, masyarakat dituntut untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemimpin yang dalam hal ini ialah pemerintah yang berwenang untuk mengelola kepentingan umum selama kebijakan tersebut tidak melanggar syariat. Di sisi lain pemerintah juga tidak boleh sewenang-wenang dan merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang bersifat deskriptuf kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan untuk menganalisis aturan mengenai PKL dalam Peraturan Daerah dengan fikih siyasah.